Muhammad Jusuf Kalla Ingin Terus Berbuat Baik Untuk Bangsa

Muhammad Jusuf Kalla Ingin Terus Berbuat Baik Untuk Bangsa

Ingin Terus Berbuat Baik untuk Bangsa Pengantar Redaksi : Muhammad Jusuf Kalla adalah sosok pengusaha yang beralih menjadi seorang politisi. Selain pernah menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, dia juga menjadi Wakil Presiden RI kesepuluh setelah Wapres Pertama, Mohammad Hatta. JK—panggilannya— dikenal sebagai sosok yang lugas berbicara, terus terang dan cepat, serta berani mengambil keputusan. 

Slogannya, lebih cepat lebih baik, terasa menyentak di tengah gaya kepemimpinan yang dinilai penuh keraguan dan terlalu hati-hati. Beberapa hari menjelang masa jabatannya sebagai Wakil Presiden RI berakhir, dia berkenan menjawab pertanyaan pembaca Kompas melalui Rubrik ”Kompas Kita”. JK menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan itu pada Rabu (14/10) sore di ruang kerjanya di Istana Wapres, Jakarta. *** 

 Setelah mengakhiri jabatan tanggal 20 Oktober mendatang, apa rencana Bapak? Apakah Bapak akan benar-benar pulang kampung di Makassar seperti janji pada masa kampanye atau suatu saat justru kembali tampil sebagai calon presiden pada masa datang? (Atik Fadilatul Husna, Tangerang) Saya ingin tetap berbuat yang baik untuk bangsa dan negara dengan mengabdikan diri di bidang sosial, pendidikan, keagamaan, dan ekonomi, yakni dengan basis mengembangkan ekonomi, seperti masuk ke green energy. 

Bagaimana pengembangan energi berbasiskan alam itu bisa dikembangkan di Indonesia sehingga kita dapat meningkatkan kemampuan di bidang energi. Ini sekaligus juga memperbaiki lingkungan. Ke politik, rasanya sudah cukup. Pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dulu menjadi anggota MPR. Kalau menjadi calon presiden, saya kira tidak. Tahun 2014 itu saya juga harus memahami usia saya. Apakah Bapak yakin pasangan SBY-Boediono bisa membangun negeri pada lima tahun mendatang? Kalau Bapak memang mendukung, apa bukti dukungan Bapak? (Roy Nababan, Depok, Jabar) 

Saya yakin pemerintahan baru bisa membangun negeri ini. Sebab, beban-beban ekonominya sekarang sudah jauh lebih ringan dibandingkan dulu. Dengan dua contoh saja, seperti proyek listrik 10.000 megawatt dan program konversi minyak tanah ke elpiji, yang akan selesai tahun depan, pasokan listrik dan penghematan bahan bakar minyak akan terjadi sehingga ada penghematan sampai Rp 100 triliun setiap tahunnya. Berkurangnya beban negara akibat dua program itu akan terjadi terus-menerus sehingga subsidi yang menjadi beban negara berkurang. 

Belum kalau proyek lainnya, seperti jalan tol, bandara, PDAM, dan lainnya yang sudah saya rintis berjalan juga. Kontribusi yang bisa saya lakukan adalah dalam bentuk pikiran alternatif yang didasarkan pengalaman. Selama menjabat Wapres, berapa ketentuan seperti UU yang telah ditandatangani dan bisa berdampak negatif terhadap perusahaan keluarga? (Jackson B Bintang, Bekasi)... Yang pertama, saya tidak pernah menandatangani peraturan apa pun, apalagi undang-undang. Yang tanda tangan UU itu presiden dan DPR. Kalau kebijakan, tentu ada saja. Akan tetapi, perusahaan keluarga saya lebih banyak berhubungan dengan masyarakat dan bukan pemerintah. Misalnya, penjualan mobil dan lainnya. Kalau terkait kebijakan pemerintah, saat pengumuman kenaikan harga BBM, penjualan mobil langsung drop. Kebijakan lainnya, kenaikan tarif pajak, juga membuat penjualan mobil turun. Meski usia sudah 67 tahun lebih dan kesibukan yang tinggi sebagai pejabat negara, Bapak saya lihat sehat-sehat saja, apa resepnya? Oh, ya kebanggaan saya adalah peranan Bapak mewujudkan perdamaian di Aceh dan lainnya. 

Sebab, tidak semua pemimpin mampu mewujudkan itu. (Nurkomala, Pondok China, Depok) Sejak muda, saya joging. Kira-kira usia 20 tahun sampai sekarang ini, saya masih selalu berolahraga. Saya juga hidup dan makan teratur. Itulah kuncinya. Dan, saya juga tidak pernah membawa persoalan ke rumah. Semua pekerjaan saya usahakan bisa diselesaikan di kantor. Soal apresiasi terhadap Aceh, saya tentu berterima kasih. Saya baru saja baca buku tentang Bapak yang berjudul Solusi JK. Isinya sangat menarik dan, terus terang, melalui buku tersebut, saya mengenal dan mengetahui Bapak orang yang seperti apa. Mengapa buku tersebut tidak diterbitkan sebelum Pilpres 2009? Kalau buku itu diterbitkan sebelum pilpres, mungkin saja rakyat lebih banyak yang memilih Bapak? (V Yudhoyo Trianto, Setu, Tangerang Selatan) Buku itu ditulis oleh Dubes Indonesia untuk Rusia DR Hamid Awaluddin.

Buku itu untuk semacam pembelajaran bagaimana mengelola dan menyelesaikan tugas-tugas di pemerintahan. Memang buku itu akan diterbitkan pada akhir jabatan dan tidak untuk ajang kampanye. Di perusahaan keluarga, apa jabatan Bapak sekarang? (Idham Kasim) Ya, tidak ada posisi apa-apa karena semuanya sudah saya serahkan kepada keluarga. Sebagai pemegang saham sekarang pun tidak. Apa yang membuat Bapak berpisah dengan Pak SBY? Dalam pilpres kemarin, saya dengar ada isu munculnya pengkhianat di Partai Golkar yang membuat Bapak gagal memenangi pilpres. Apakah Bapak tahu soal itu? (Mohammad Azhar) Kalau ditanya apa yang membuat saya berpisah dengan Pak SBY, ya pada saat Pak SBY tidak mau bersama- sama lagi dengan saya. Jadi, bukan saya yang memutuskan duet itu. Sebenarnya saya tidak ingin (berpisah), tetapi Pak SBY sendiri. Itu pilihan Pak SBY sendiri. Soal pengkhianatan di tubuh Partai Golkar, saya juga mengetahui. Itu, memang, semacam musuh dalam selimut. 

Akan tetapi, itu hal yang biasa dalam organisasi. Namun, jelas, hal itu akan menjadi catatan saya dalam hidup. Menurut Bapak, program apa yang strategis, tetapi belum sempat dilaksanakan pemerintah sampai sekarang? (Andi Najmi Fuadi, Jakarta) Semua program strategis yang diputuskan di kabinet, semua dilaksanakan. Ada yang sudah sempurna, ada yang belum sempurna. Ada yang berjalan penuh dan ada yang belum tercapai Sebenarnya, apa faktor kekalahan Bapak di pilpres? (Deffy Lisa Hardjono, Jakarta) Yang menang itu lebih populer. Itulah sebabnya saya kalah karena saya kurang populer dibandingkan Pak SBY. Pembangunan kawasan Indonesia timur, khususnya infrastruktur di Makassar, terkesan ”kejar tayang”. 

Apakah ini terkait rencana Bapak yang akan pulang kampung? (Harry, Cimanggis) Pembangunan infrastruktur di kawasan timur adalah bagian dari Republik ini sehingga pembangunannya harus sama seperti pembangunan yang dilakukan juga di Pulau Jawa atau Sumatera. Jadi, tidak ada perbedaannya. Bahwa mungkin di Makassar lebih menonjol, itu karena banyaknya partisipasi di masyarakat. Contohnya, di Sumatera tidak ada yang berani membangun jalan tol. Hanya di Makassar yang berani. Itu pun swasta. Saya tidak melihat seperti itu. Perusahaan keluarga saya di Makassar berhubungan langsung dengan masyarakat dan tidak dengan pemerintah. Misalnya, membangun mal dan hotel. Itu kan hubungannya dengan masyarakat. 

Apalagi keluarga saya membangun bermacam-macam kegiatan, seperti sekolah yang terbaik di Makassar dan sosial lainnya. Pak JK, saya kecewa kenapa Bapak bisa kalah di Pilpres 2009? (M Ferryandika, Medan) Kalau kecewa tentu pasti. Akan tetapi, saya ikhlas saja. Pak JK, bagaimana susunan pengurus DPP Golkar yang baru? Sebagai kader di Sukabumi, saya merasa heran mengapa Rizal Mallarangeng bisa menduduki jabatan strategis, padahal kader muda Golkar di antaranya tidak kalah. Sebut saja seperti Yudi Chrisnandi, Ferry Mursyidan Baldan, dan Poempida Hidayattulah. Justru mereka tidak masuk dalam kepengurusan DPP Golkar? (Rangga Tyas Wicaksono, Cibadak) Kalau Anda heran, saya juga heran. 

 Pengalaman apa yang paling diingat Pak JK terkait dengan sifat berterus terang itu? (Juita Kartini, Jakarta) Kadang-kadang sikap berterus terang itu, orang suka salah tanggap atau kurang dipahami. Akan tetapi, beberapa waktu kemudian orang baru paham apa yang saya maksud. Apakah Pak JK bersedia menitipkan atau menyarankan program kampanyenya dulu, yaitu ”Mampu” atau Modal Usaha Mandiri Untuk Pemuda kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar program tersebut dapat dijalankan? (Ambardi Nasution, Jakarta) Program itu memang sangat penting. Nanti saya akan berusaha memberikan pandangan-pandangan kepada Presiden. 

 Bapak memiliki naluri bisnis yang tajam. Apakah Bapak berminat menuangkan ide kreatif bisnis Bapak ke buku seperti yang ditulis Presiden Yudhoyono? Ya, siapa tahu saya bisa meniru Bapak untuk berbisnis. (SPD Dwipayanast, Denpasar) Sebenarnya sudah banyak buku yang seperti itu yang disarikan dari pidato-pidato atau pandangan saya. Nanti akan saya buat lagi yang lebih komprehensif pada waktunya. Bapak seorang politisi. Naluri Bapak sebenarnya melayani sesama. Namun, Bapak sempat tergoda ketika melihat bangsa Indonesia butuh Wapres dengan karakter seperti yang dimiliki Bapak. Ditambah, Bapak dikondisikan orang-orang di sekitar untuk maju sebagai capres bersaing dengan Pak SBY. Melihat eksistensi Bapak, tentu dinilai sebagai potensi tidak baik bagi kelangsungan agenda kerjanya sehingga kemudian duet SBY-JK terpaksa berakhir. Bagaimana pendapat Bapak? (Mario Gunarto, Boyolali) Memang, saya juga menyesalkan duet SBY-JK berakhir. Akan tetapi, itu di luar kekuasaan saya. Tuhan menakdirkan lain. 

Karena Pak SBY juga menentukan pilihan yang berbeda. Bagaimana pendapat Bapak mengenai bencana alam yang terjadi di negara kita, apakah mungkin karena pejabat kita masih banyak yang tidak bersih sehingga sumpah jabatan banyak diingkari sehingga akhirnya membawa petaka? (Dominggus Umbu Deta) Ya, bencana alam tetap saja bencana alam. Jadi, sifat alam begitu. Bahwa seorang pejabat itu harus bersih, ya pasti. Memang, Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita harus bersih agar mendapatkan rahmat dari Tuhan. Apa kelebihan dan kekurangan Surya Paloh dan Aburizal Bakrie? (Adi Nugroho, Jatinegara)

Saya kira, semuanya baik, sama-sama pengusaha yang punya kemampuan. Siapa tokoh dalam negeri dan luar negeri yang paling banyak berpengaruh ke pribadi dan pemikiran Pak JK? Apa yang akan dirindukan jika tidak menjabat Wapres lagi?(Mahadi Capah, Batam Center) Kalau tokoh dalam negeri, saya kagum kepada Bapak dan Ibu saya almarhum. Saya juga terkesan dengan kepemimpinan Pak Jenderal Jusuf dan Pak GP Solihin. 

Kedua-duanya, saya tahu memiliki karakter yang kuat, keras, dan jujur. Kalau tokoh luar negeri, John F Kennedy. Kalau yang dirindukan jika sudah tidak menjadi Wapres, saya kira adalah tidak adanya kemacetan seperti yang biasa saya tidak hadapi selama lima tahun menjadi Wapres. He-he-he.... (har, Kompas, Jumat, 16 Oktober 2009 )

Ambalat Kenapa Malaysia mempertahankan yang bukan miliknya.

Ambalat Kenapa Malaysia mempertahankan yang bukan miliknya.
Malaysia dalam perundingan Wilayah Perbatasan.
Oleh : Prof Dr Hasjim Djalal

Selama ini, pihak Malaysia tidak pernah memberikan sedikit tolerasi meskipun sedikit, terhadap semua perundingan batas dengan Negara itu. Misalnya ketika dua Negara sepakat untuk mendirikan titik nol bersama, antara provinsi Kalimantan Barat dan Sarawak di Jagoi Babang-Serikin, padahal hanya titik simbolis saja, tanpa ada arti apa-apa, dan kedua Negara sudah sepakat pula. Tapi pada saat akan dilaksanakan Negara Malaysia itu malah mengulur waktu, dengan alasan di wilayah itu masih ada silang sengketa. 

Padahal dalam waktu yang sama, mereka mengajukan pemasangan kabel listrik tegangan ekstra tinggi sepanjang 520km dari Tanjung Datu Kalimantan Barat ke Semananjung, Malaysia. Begitu juga dengan protes mereka atas jalan setapak yang dibuat warga sebatik, di Pulau Sebatik. Padahal di kedua wilayah itu nyata-nyata masih di dalam wilayah Indonesia.
Pendeka kata, banyak hal terkait perbatasan yang pihak Malaysia sangat picik pikirannya dan selalu mikirkan untungnya saja. Karena itu ada baiknya kita melihat bagaimana Kasus Ambalat dari kacamata seorang Pakar hokum laut Indonesia Prof.Dr Hasyim Djalal terkait Ambalat. Seperti yang dimuat dalam;
Hasjim Djalal, Pandang Wilayah Perbatasan Indonesia: Aspek Permasalahan Batas Maritim Indonesia, di sunting oleh Dr.Ir. Sobar Sutisna,Msurv,Sc.,Pusat Pemetaan Batas Wilayah Bakosurtanal Tahun 2006....

Pada dasarnya persoalan Ambalat adalah buntut dari masalah Sipadan-Ligitan yang berkembang sejak 1969. Pada 1997 Indonesia sepakat dengan Malaysia untuk menyelesaikan kasus kepemilikan Sipadan- Ligitan melalui Mahkamah Internasional, yaitu apakah kedua pulau tersebut, berdasarkan hukum Internasional masuk wilayah Indonesia atau Malaysia. Mahkamah tidak diminta menetapkan batas-batas laut territorial,zona tamabahan,ZEE, maupun Landas kontinen. Batas-batas laut tersebut akan dirundingkan oleh kedua Negara setelah keputusan Mahkamah mengenai kepemilikan atas Sipadan dan Ligitan.

Malaysia dengan peta yang diterbitkannya tahun 1979 telah menetapkan secara sepihak batas laut antara Sabah dan Kalimantan Timur dengan antara lain:

• Memasukkan Sipadan-Ligitan ke dalam wilayahnya sebagai titik dasar
• Menarik garis dasar lurus(garis pangkal) dari Sipadan sampai ke perbatasan darat Indonesia – Malaysia di pulau Sebatik
• Menarik garis tengah antara garis dasar Malaysia tersebut dan garis dasar perairan Kepulauan Indonesia berdasarkan UU No.4/Prp. 1960 di pulau-pulau sebelah timur Provinsi Kalimantan Timur.

Indonesia menolak kebijakan sepihak, antara lain karena:

• Status pulau Sipadan-Ligitan yang masih dipersoalkan pada waktu itu
• Malaysia tidak berhak menarik garis lurus dari Sipadan ke perbatasan Pulau Sebatik, karena bukan Negara kepulauan
• Andaikatapun Sipadan – Ligitan merupakan wilayah Malaysia, banyak praktek hukum internasional menunjukkan bahwa pulau-pulau kecil yang terletak jauh di tengah laut belum tentu berhak atas garis tengah dengan wilayah Negara yang ada di hadapannya.

Dalam sejarah hubungan Indonesia-Malaysia, Indonesia sebagai tetangga yang baik dan ingin mengembangkan kerjasama dengan Malaysia memang pernah (tahun 1969) menerima posisi Pulau Jarak di tengah-tengah selat Malaka sebagai titik dasar (titik pangkal) untuk menentukan garis tengah dengan pantai Sumatera. 

Malaysia kemudian memanfaatkan “kesediaan” itu untuk berusaha menarik garis dasar lurus antara pulau Jarak dan pantai Malaysia Barat (dekat One Fathom Bank) jauh ke selatan yang panjangnya lebih dari 200 mil. 

Cara ini ditentang Indonesia karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum laut Internasional. Negara Nusantara seperti Indonesia kemudian, oleh Konvensi Hukum Laut 1982, diperkenankan menarik titik dasar (garis pangkal) Nusantara sampai maksimum 100 mil dengan beberapa pengecualian sampai sepanjang 125 mil.
Praktek lainnya adalah di laut Natuna. Di sebelah barat Laut Natuna berlaku prinsip garis tengah murni antara pulau-pulau Anambas dan Natuna yang terluar dengan pulau-pulau Malaysia terluar yang ada di pantai timur semananjung Malaysia. Tetapi antara Natuna dan Serawak, garis batas dasar laut tidak seluruhnya merupakan titik tengah antara Natuna dan Sarawak. 

Hal ini disebabkan antara lain, karena Indonesia “menghormati” konsesi yang pada 1956 telah diberikan oleh Inggeris/Sarawak kepada Shell, sehingga garis batas dasar laut di daerah tersebut kemudian menjadi semacam” garis batas kompromi”. Dari keseluruhan pengalaman ini, Indonesia berpegang teguh pada prinsip ini kemudian mendapat pengakuan dunia internasional sejak konvensi hukum laut PBB 1982.
Khusus mengenai pantai timur Kalimantan Timur, sebelum masalah Sipadan-Ligitan mencuat, Indonesia telah pernah memberikan konsesi di daerah itu kepada perusahaan Jepang, Japex. Malaysia tidak pernah memprotes konsesi tersebut. Malah kemudian Malaysia hanya memberikan konsesi-konsesi di sebelah utara dari konsesi Japex tersebut. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah dibawahnya, termasuk minyak dan gas sampai sejauh 200 mil dari garis-garis dasar kepulauan Nusantara di pantai Kalimantan Timur.
Sebaliknya Malaysia menganggap Ambalat sebagai kelanjutan alamiah dari pulau Sipadan-Ligitan. Padahal Sipadan dipisahkan oleh laut yang cukup dalam ( lebih dari 2000 meter) dari Sabah dan Sipadan secara geologis adalah “seamount”(gunung laut), sedangkan Ligitan adalah pulau-pulau karang. 

Kelanjutan alamiah dari Sabah pada dasarnya tidak sampai ke Ambalat karena dipisahkan oleh laut yang dalamnya melebihi 2000 meter, walaupun sebagian mungkin terletak dalam garis tengah sama jarak antara Sipadan dan Kalimantan Timur. Di sini, fakta geologi menunjukkan bahwa, Ambalat merupakan kelanjutan alamiah Kalimantan Timur ke laut Sulawesi.
Kasus Karang Unarang terletak di dalam batas kurang dari 12 mil dari pantai dan menjadi garis dasar Nusantara Indonesia di pantai timur Kalimantan, dan jauh di luar 12 mil dari pantai Sabah ataupun Sipadan. Karena itu, 

Karang Unarang memang jelas terletak di dalam laut wilayah Indonesia.
Ada beberapa hal kenapa belakangan ini Malaysia seperti menantang kepemilikan serta hak-hak Indonesia, bukan saja terhadap wilayah kedaultan (sovereignty) Indonesia (K.Unarang), tetapi juga terhadap hak-hak berdaulat (soverign rights) Indonesia atas kekayaan alam ZEE ataupun di landas kontinen kawasan blok Ambalat, antara lain ;

• Malaysia menarik garis pangkal lurus laut wilayah antara Sipadan dan perbatasan darat Indonesia-Malaysia di pulau Sebatik. Cara ini ditentang oleh Indonesia dan Negara-negara lain karena tidak sesuai dengan hukum internasional.
• Malaysia mungkin menjadi terlalu percaya diri dan melihat berbagai isu politik dan kesulitan-kesulitan Indonesia di dalam negeri dewasa ini sebagai peluang dengan harapan Indonesia tidak akan menghadapi Malaysia secara sungguh-sungguh.
• Malaysia mungkin berusaha menuntut sebanyak mungkin terlebih dahulu sebelum memulai berunding dan kemudian baru mencari “kompromi”.
• Malaysia barangkali bersedia berdialog mengenai Ambalat dengan konsesi tanpa membahas perbatasan ZEE antara kedua Negara di selat Malaka dan laut Cina Selatan yang selalu dikehendaki Indonesia.

AMBALAT, Menurut Konvensi Hukum Laut PBB (Unclos’82), sebuah Negara Kepulauan seperti Indonesia, berhak atas laut territorial 12mil, Zona Tamabahan 24 mil,ZEE 200 mil, dan LK dasar laut 350 mil atau lebih, dihitung dari garis pangkal. Pada laut territorial berlaku hak kedaultan penuh( sovereignty), sedangkan pada zona di luar itu berkalu hak berdaulat (sovereignty), pada wilayah ini Negara tidak berdaulat penuh, hanya berhak untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Pengaturan seperti ini didasari oleh UU Internasional atau UNCLOS. Ambalat adalah blok dasar laut landas kontinen di sebelah timur Kalimantan, berada pada jarak lebih dari 12 mil.