Membangun Wilayah Perbatasan

MEMBANGUN PERBATASAN KHUSUSNYA PULAU PULAU KECIL TERLUAR
Oleh : Harmen Batubara*)

Setelah pulau sipadan dan ligitan lepas, perhatian tentang wilayah perbatasan dan gugusan pulau-pulau kecil terluar menjadi sangat mengemuka; pemerintah pusat dimotori Depdagri, Dephan, Dept Kelautan, Depdiknas, dan Bakosurtanal menjadi ujung tombak dalam pencarian dana untuk pengembangan wilayah tersebut. Untuk th 2007 misalnya, Depdiknas mempunyai dana 3,5 triliun, meski tak sebesar Depdiknas tapi gabungan dana dari Depdagri, Dep Kelautan, Dephan dan Bakosurtanal pastilah dipastikan akan sangat membantu pengembangan wilayah dimaksud.
Indonesia mempunyai wilayah perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, dengan Malaysia di Kalimantan, Papua New Guine di Papua dan Timor Leste sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara yakni India, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Piliphina, Kepulauan Palau, Papua New Guinea, Australia dan Timor Leste. Citra kedua wilayah ini nyaris sama, terisolir dan dukungan sarana prasarana yang sangat terbatas. Batas laut misalnya, dari sepanjang pantainya yang mencapai 81 ribu km, terdapat sebanyak 92 pulau-pulau kecil terluar, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetanngga; dari 67 pulau itu hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong; jadi ada gambaran dalam setiap sepuluh ribu km terdapat sepuluh pulau atau kurang lebih ada pulau kecil terpencil antara satu dan lainnya dipisahkan oleh jarak ribuan km, atau setara jarak antara Jakarta-Surabaya.
Dalam kenyataannya, dari 92 pulau-pulau terluar itu posisinya tidak berada pada jarak yang sama, tetapi dia lebih merupakan gugusan yang jarak antara gugusnya berjarak puluhan ribu km. Dan dari sejumlah itu terdapat 12 pulau diantaranya yang paling menghawatirkan, hal ini terkait dengan posisinya dan tidak adanya air tawar dan kehidupan di pulau-pulau tersebut. Wilayah perbatasan darat kondisinya juga tidaklah lebih baik, di Kalimantan terdapat batas sepanjang 2004 km, di Papua 700km dan Timor Leste 300 km, sementara perkampungan atau desa yang menempel atau berada disekitar perbatasan itu jumlahnya juga hanya ada beberapa; di papua jumlahnya tidak lebih dari sepuluh desa, di Kalimantan dan Timor Leste juga tidak jauh berbeda. Bagaimana pembangunan wilayah perbatasan dengan karakteristik yang khas tersebut ?
...Manajemen Pakewuh. Pembangunan wilayah Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) meskipun masih sederhana, tetapi sudah ada Keppres nomor 78 tahun 2005, sehingga sudah ada panduan dasarnya, tetapi tentang perbatasan wilayah daratnya? Sampai sekarang belum ada. Padahal masalah perbatasan darat tersebut sudah dikerjakan sejak tahun 1973 ( Malaysia) dan tahun 1967 (Papua) dan tahun 1999 an dengan Timor Leste. Sehingga bisa di duga dan pada kenyataannya hal itulah yang terjadi, semua Departemen yang terlibat dan peduli tentang batas ini mempunyai agendanya masing-masing; secara fisik mereka sangat guyub dan kompak, tetapi dalam kaidah manajemen justeru sebaliknya, tidak mempunyai agenda atau program yang jelas tentang penyelesaian batas; yang jelas wilayah ini membutuhkan ”guide” semisal Peraturan sejenis Kepres 78 th 2005 tersebut.
Penyelesaian masalah wilayah perbatasan sejatinya membutuhkan beberapa katagori mendasar; pertama penyelesaian garis perbatasan atau sempadannya sendiri dengan negara tetangga yang bersangkutan, sebab sampai saat ini belum ada satupun masalah batas yang terseleaikan; kedua, untuk wilayah batas (laut dan darat) yang belum terjamah; dan tidak berpenduduk serta tidak punya sumber air tawar perlu didirikan di sana prsasti, dermaga (yeti) atau Helipad sebagai pertanda bahwa secara fisik Indonesia ada disana;
Ketiga, agar Markas Besar TNI tetap melanjutkan melaksanakan pengamanan terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan menggerahkan personil Armada Timur dan Armada Barat, TNI telah menempatkan pasukan TNI yang merupakan gabungan antara AD dan AL sebanyak 400 Orang di Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan prioritas di Pulau-pulau : Rondo, Berhala, Nipa, Natuna, Miangas, Marore, Marampit, Fani, Fanildo, Brass, Batek dan Dana, Nasi, Bangkaru, Haloban, Berhala, Nipah, Sekatung, Enggano, Karimata, Serutu, Maratua, Derawan, Sebatik, Batek, Mangudu, Dana/Kep Rote, Dana/Kep sabu, Morotai, Lirang, Wetar, Kisar, dan Brass; Dishidrosal melaksanakan kegiatan pemetaan Pulau Rondo, Marore, Dana ; Survei Titik Dasar Pulau Batek, Pulau Pantar; dan Update Toponimi/ Gazetter, sementara Dittopad memetakan pulau Miangas.
Keempat masyarakat wilayah perbatasan dapat memperoleh pendidikan, kesehatan gratis, kalau hal itu belum bisa terwujut di desanya sendiri ya di desa terdekat; kelima, secara bertahap melakukan pembangunan sarana-prasarana wilayah yang disingkronkan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah disekitarnya, baik secara regional(dgn negara tetangga), nasional maupun lokal. Lebih lagi untuk Depdiknas, semangat mereka membangun daerah perbatasan sungguh menggembirakan, hal ini dengan adanya dana yang cukup besar; persoalannya adalah jangan sampai karena sangat fokus pada pembangunan fisik, sementara pendidikan nyata warganya tidak terperhatikan; sementara untuk tenaga pengajar di daerah perbatasan ada baiknya kerjasama antara Depdiknas dengan TNI, khususnya untuk tenaga guru di wilayah yang terpencil itu; sebab selama ini guru-guru yang ada umumnya enggan ke perbatasan.
Penanganan pembangunan daerah perbatasan haruslah dialkukan dengan semangat yang logik, tidak bisa ”instan” dan dengan manajemen ala Naga Bonar, yang dikerjakan hanya kalau lagi ingat saja. Sekarang dengan didorong lepasnya sipadan dan ligitan; ada kesan setiap stake holder berjuang habis-habisan untuk memperoleh dana guna pembangunan wilayah perbatasan; pada kenyataannya oleh negara telah mengalokasikan dana yang cukup, hanya saja sampai pada tahapan ini yang kelihatan adalah adanya penonjolan dari masing-masing Departemen.
Lebih lagi harus kita akui persoalan dana dan cara mendapatkannya bukanlah semata-mata dengan pendekatan Tupoksi dari Departemen terkait, tetapi ia lebih ditentukan oleh hubungan baik dan lobi-lobi antara Departemen yang bersangkutan dengan Dep Keuangan (anggaran), DPR dan Bappenas dan yang sering terjadi Departemen dengan kebutuhan dananya sedikit tetapi memperoleh jumlah besar dan sebaliknya; dari dahulu sesungguhnya hal-hal seperti inilah yang terjadi, para pelakunya kelihatan guyub saling mendukung dan pakewuh serta tenggang rasa, sementara pada program utamanya tidak terdukung dana yang memadai, sebaliknya program penunjang justeru memperoleh dana seolah tak terbatas; umumnya memang semangat seperti itulah yang mewarnai semangat bangsa kita membangun.
Progragram vs Leading Sector
Untuk wilayah perbatasan di laut diharapkan dengan adanya PP 78 tahun 2005 tersebut telah mampu menjadi panduan untuk pengembangan wilayah perbatasan di kawasan pulau-pulau terluar secra lebih komprehensip dan lintas sektoral yang mampu memadukan kesamaan pandangan, maupun panataan program bersama serta pelaksanaanya yang memadukan potensi pemerintah lewat Departemen terkait serta Pemerintah Daerah dan kalangan sawasta yang berminat. Kehawatiran terhadap lemahnya koordinasi di tingkat aksi, sepertinya masih akan mengemuka pada tahun 2007 nantinya; hal ini terungkap ketika Depdagri lewat Direktorat Administrasi dan Wilayah Perbatasan Dirjen PUM melakukan ”koordinasi” guna memperoleh kesamaan format dan karakteristik data tentang wilayah perbatasan pada minggu ke tiga November lalu; yang segera terbaca adalah besarnya dana yang tersedia pada masing-masing stake holder tetapi justeru program pembangunan wilayah, khususnya wilayah perbatasan laut PPKT secara nasional justeru belum ”terprogramkan”.
Cara kita membangun memang sangat kontras dengan pola dan logika ekonomi global, gambarannya kurang lebih demikian; kalau anda membeli sebuah mobil seharga 300 jt, anda membayar barang dan jasa kurang lebih sebagai berikut; 90 jt ke Korea Selatan untuk upah buruh dan perakitan; 50 jt ke Jepang untuk komponen mesin, perseneling dan perangkat elektronik; 30 jt ke Eropa untuk desain teknik; 20 jt ke Jepang, Taiwan dan Singapura untuk komponen-komponen kecil pendukung; 120 jt untuk para perencana,ahli hukum, bankir, advertising asuransi dll ke Amerika sebagai negara principal. Artinya disana sasarannya dahulu yang jelas, partisipasi dan bagi hasil kemudian.
Tetapi cara kita membangun kawasan justeru dapat dipastikan bakal tidak pernah jadi terwujut ”berupa mobil; baca kawasan”, karena masing-masing Departemen memberikan partisipasinya belum tentu sinkron dengan sasaran pembangunannya itu sendiri.Yang diperlukan sebenarnya membangun dermaga atau yeti, tetapi yang disumbangkan justeru paket pembudi dayaan rumput laut besar-besaran, pembangunan gedung sekolah di ratusan lokasi, sarana jalan dan irigasi dll yang sama sekali jauh dari harapan. Apalagi rumah warga dalam satu pulau hanya dua, dengan matapencaharian menangkap ikan. Kelihatannya hanya tinggal mengalihkan ”anggaran”, padahal dalam alam reformasi, pengalihan anggaran adalah sesuatu yang tak terbayangkan; yang pasti di ujung tahun, dana itu pasti habis terpakai; soal jadinya apa itu masalah lain lagi. Artinya pencarian dana untuk partisipasi dan bagi hasilnya yang penting, soal sasaran dan selanjutnya, biarlah dibicarakan kemudian.